EQOZMEDIA.ID – Peringatan International Women’s Day (IWD) atau Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret menjadi refleksi penting atas pencapaian dan tantangan dalam upaya pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi.
Sejumlah komunitas di Kota Palu yang terhimpun dalam Koalisi Gerakan IWD Sulawesi Tengah turut memperingati Hari Perempuan Internasional. Mereka menggelar dialog publik dan panggung ekspresi bertajuk “Perempuan: Tentang Mereka yang Melahirkan Peradaban” di depan Kedai Sirqel, tepatnya memanfaatkan sebuah taman yang berlokasi di persimpangan Jalan Hasanuddin dan Jalan Pattimura, Palu Selatan, Sabtu (8/3/2025) petang.
Acara tersebut menghadirkan anggota DPRD Kota Palu Mutmainah Korona dan Direktur Sikola Mombine Nur Safitri Lasibani sebagai narasumber.
Mutmainah Korona dalam penyampaiannya membahas tentang kebijakan pemerintah dalam memperkuat strategi pemberdayaan perempuan, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan dan peluang ekonomi yang lebih setara bagi perempuan.
Saat diwawancarai eqozmedia.id, Neng—sapaan akrab Mutmainah—menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki dampak besar terhadap pembangunan ekonomi secara makro.
Namun, hal itu harus didukung dengan program dan kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang.
“Sebagian besar pekerja di sektor informal adalah perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penataan program pemberdayaan yang lebih terarah dari hulu ke hilir serta terkoneksi antara satu dengan yang lainnya,” ujar legislator dari Partai Nasional Demokrat ini.
Ia menjelaskan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan adalah pendataan pelaku ekonomi perempuan berdasarkan kerentanan ekonomi dan sosial. Pendataan ini mencakup sektor-sektor yang menjadi peluang ekonomi, seperti pertanian, UMKM, jasa, perikanan, serta sumber daya ekonomi yang mereka miliki, termasuk lahan, alat kerja, dan keterampilan usaha.
Selain itu, perempuan juga membutuhkan sistem pendukung yang memadai, mulai dari pelatihan keahlian dalam usaha jasa, kuliner, hingga akses terhadap teknologi.
“Pendampingan yang terstruktur dan berbasis teknologi akan mempercepat inovasi ekonomi dan meningkatkan daya saing perempuan dalam dunia usaha,” tambah mantan direktur Yayasan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulteng ini.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palu itu juga menyoroti pentingnya kebijakan daerah yang mendukung penggunaan produk lokal, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. “Ada kebijakan kepala daerah yang mengharuskan semua instansi pemerintah dan sektor swasta untuk menggunakan produk lokal kita,” tegasnya.
Sebagai contoh, ia menyoroti bahwa program makan dan minum pemerintah daerah seharusnya mengutamakan produk dari usaha kecil lokal. Selain itu, setiap event atau kegiatan sektor swasta juga perlu diwajibkan untuk membeli produk dari pelaku usaha perempuan. “Tentu saja mereka yang menjadi mitra harus diperkuat dengan branding produk yang baik dan memenuhi standar SNI,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan yang inklusif dan terarah, perempuan diharapkan semakin berdaya dalam dunia pendidikan dan ekonomi. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, tapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis kesetaraan gender.
Peringatan Hari Perempuan Internasional 2025 di Kota Palu menjadi momen penting untuk mendorong perubahan yang lebih nyata dalam kebijakan publik guna memastikan perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, keterampilan, dan peluang ekonomi yang setara.
**
Penulis: Retno Tendi Rerung | Editor: Andi Baso
