EQOZMEDIA.ID – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah bergulir hingga memunculkan isu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, khususnya pada tenaga honorer di kementerian/lembaga (K/L). Hal tersebut mencuat ke publik saat pemberitaan curahan hati penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) soal pemangkasan anggaran.
Sebelumnya, TVRI dan RRI melakukan PHK sejumlah jurnalis maupun kontributornya di daerah, namun keputusan itu kini dibatalkan dan pemanggilan kembali pekerja yang diberhentikan.
Menanggapi kejadian itu, Anggota Komite IV DPD RI Andhika Mayrizal Amir, menyoroti pentingnya efisiensi anggaran pusat agar tidak berdampak negatif ke masyarakat. Ia menegaskan bahwa PHK bukanlah solusi dari efisiensi anggaran.
“Efisiensi anggaran ini mudah-mudahan bisa berdampak positiflah, karena jangan sampai salah kaprah. Seharusnya itu efisiensi ini bisa membawa kebaikan. Kalau kata pak Prabowo kan efisiensi bisa menjadi langkah yang tepat untuk mendukung program lain (pemerintah)”, ungkap Andhika saat ditemui eqozmedia.id, Kamis (13/2/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa masih banyak pihak menunggu hasil dari efisiensi anggaran ini termasuk di daerah, maka langkah pemangkasan anggaran harus selektif dan tidak mengorbankan sektor yang sangat penting bagi masyarakat.
“Semoga anggaran yang diefisiensikan ini dapat direspon secara bijak. Artinya, apa yang tidak perlu itu yang dipangkas. PHK itu bukan solusi”, ujarnya.
Sementara itu, dilansir dari CNN, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menepis rumor ancaman gelombang PHK imbas kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah.
Ia mengklaim efisiensi anggaran dari pemerintah tidak akan berujung PHK. Menurutnya, pemutusan kerja bisa terjadi karena status kontrak sebagai karyawan telah habis dan tidak diperpanjang.
“Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” kata Hasan dalam keterangannya.
*(AR)
