EQOZMEDIA.ID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai kampus di Kota Palu bersama berbagai elemen masyarakat, menggelar aksi demonstrasi besar dengan tema “Indonesia Gelap”, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (21/2/2025).
Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.
Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Tadulako (Untad), Ervan menjelaskan, bahwa ada 8 tuntutan yang disuarakan para demonstran. Tuntutan ini meliputi masalah efisiensi anggaran, program makanan bergizi gratis, revisi undang-undang pertambangan, serta isu-isu lokal yang terkait dengan tambang ilegal di Sulawesi Tengah.
Menurut para mahasiswa, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini tidak berpihak pada kebutuhan rakyat, terutama program makanan bergizi gratis yang justru menimbulkan polemik di masyarakat. Selain itu, tuntutan lainnya terkait revisi undang-undang pertambangan (Minerba) dan kebijakan tambang ilegal di Sulawesi Tengah perlu segera dievaluasi.
Dalam pantauan eqozmedia.id, aksi demonstrasi yang berlangsung mulai siang hari itu berjalan cukup tertib. Awalnya dari pihak DPRD Sulteng menyarankan agar hanya 10-15 orang perwakilan yang dapat diterima untuk berdiskusi. Namun, massa yang terus memadati area sekitar gedung tersebut menolak tawaran tersebut, karena menginginkan agar seluruh peserta aksi bisa langsung bertemu dengan perwakilan pemerintah.
Massa aksi berusaha menerobos pagar gedung DPRD Sulteng dan berhasil membukanya, ketika mereka hendak memasuki gedung DPRD mereka dihadang oleh pihak kepolisian, sehingga terjadi sedikit kericuhan. Namun, situasi tetap terkendali dan tidak berujung pada kekacauan besar.
Lanjut, Ervan menegaskan harapan mereka, agar pihak DPRD menerima tuntutan yang diajukan dan mengeluarkan berita acara yang akan diteruskan ke pemerintah pusat. Para mahasiswa dan masyarakat berharap agar kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap kontroversial dapat dievaluasi dan diganti dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
“Harapannya DPR bisa menerima tuntutan kami dan kemudian mengeluarkankan berita acara, menjamin berita acara akan sampai ke pusat sehingga itu menjadi dorongan ke pusat agar tuntutan-tuntutan kami diterima atau ditolak, kebijakan-kebijakan yang selama ini dikeluarkan yang menuai kontroversi,” pungkas Ervan.
*(RN)
